Pada Kepala Daerah se-NTT, KPK Minta Hindari Delapan Area Rawan Korupsi

Pada Kepala Daerah se-NTT, KPK Minta Hindari Delapan Area Rawan Korupsi

Delapan titik rawan korupsi yang teridentifikasi yaitu bagian perencanaan, penganggaran, perizinan, pengadaan barang dan jasa, manajemen aset, manajemen aparatur sipil negara, penerimaan pajak, serta tata kelola dana desa.

Our goal is to create a safe and engaging place for users to connect over interests and passions. In order to improve our community experience, we are temporarily suspending article commenting