Pemprov DKI Bakal Validasi Perusahaan Mengaku Tak Sanggup Membayar Penuh THR

Pemprov DKI Bakal Validasi Perusahaan Mengaku Tak Sanggup Membayar Penuh THR
editor@merdeka.com (Editor)

Andri menuturkan, kebijakan pembayaran asimetris tidak bersifat tetap. Sebab, kewajiban perusahaan untuk membayarkan THR kepada karyawannya tetap mengacu pada surat edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/6/HK.4/IV/2021.